Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: Munchen/nr

Kondisi kualitas udara yang memprihatinkan pada beberapa saat terakhir ini disinyalir memicu meningkatnya pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di berbagai tempat. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta BPJS Kesehatan agar mempermudah proses pengajuan klaim bagi pasien dengan ISPA akibat tingginya polusi udara.

"Permudah prosesnya dan berikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang terkena ISPA. Jangan sampai  masyarakat merasa dipersulit dalam menjalani pengobatan melalui BPJS. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Berdasarkan data surveilans penyakit yang dilakukan Kemenkes RI, pada Agustus 2023  terjadi peningkatan kasus ISPA mencapai 200.000 kasus yang dilaporkan di puskesmas maupun rumah sakit di Jabodetabek. Peningkatan penderita ISPA, lanjut Netty, menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kadar polusi udara yang disebabkan beragam faktor. Politisi PKS ini mendorong pemerintah agar secara serius dan komprehensif melakukan upaya pengendalian polusi khususnya di Jabodetabek.

"Pemerintah harus bertanggung jawab  dengan memberikan pelayanan pengobatan yang mudah dan cepat. Ini saja belum cukup sebagai kompensasi untuk masyarakat. Benahi pabrik-pabrik dan PLTU penyumbang polusi, optimalkan sarana transportasi publik, perbanyak penggunaan energi bersih dan edukasi masyarakat agar peduli serta terlibat dalam menjaga kebersihan udara,” lanjut legislator Dapil Jawa Barat VIII itu.

Sebagaimana diungkapkan Netty, pemerintah harus memperbaiki tata kelola transportasi umum sehingga layak dan memadai. Selain itu, menurutnya diperlukan pula edukasi pada masyarakat agar mau beralih dari  kendaraan pribadi ke kendaraan umum, terlebih sektor transportasi digadang menjadi penyumbang terbesar terjadinya polusi udara yang semakin memburuk. Netty juga menyampaikan bahwa penggunaan energi bersih yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) harus dilanjutkan, jangan hanya saat KTT ASEAN ke-43 saja.

"Mengendalikan polusi udara harus menjadi komitmen pemerintah agar rakyat tidak menderita beragam penyakit akibat udara kotor dan menghabiskan biaya BPJS Kesehatan untuk menghandel penyakit  infeksi paru, ISPA dan Asma mencapai Rp10 triliun," tandas Netty menutup pernyataan resminya.

Data IQAir per 5 September 2023 pukul 07.35 WIB atau bertepatan dengan pembukaan KTT ASEAN, Jakarta disebut menempati peringkat ke-4 kota paling berpolusi udara. (uc/rdn)